Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh dan Tarif Efektif (TER) dalam Pemotongan PPh Pasal 21

Rp165.000

Kategori:

Pemotongan PPh Pasal 21 menuntut ketepatan dalam mengenali jenis penghasilan, menentukan pihak yang wajib memotong, serta memilih tarif yang sesuai. Ketentuan Pasal 17 UU PPh menetapkan lapisan tarif progresif, sedangkan skema Tarif Efektif (TER) mengatur besaran pemotongan pada masa pajak tertentu. Keduanya memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Pembahasan dimulai dari kedudukan PPh Pasal 21, cakupan penghasilan yang dikenai pemotongan, pengecualian, dan dasar peraturan yang berlaku. Penjelasan berikutnya mencakup pengelompokan TER bulanan A, B, dan C, TER harian, penetapan PTKP, serta penentuan penghasilan bruto sebagai dasar penghitungan.
Penerapan tarif dibedakan menurut status penerima penghasilan, mulai dari pegawai tetap dan tidak tetap hingga pensiunan, komisaris, tenaga ahli, pemberi jasa, dan peserta kegiatan. Penghitungan bagi pegawai tetap mendapat perhatian, terutama penggunaan TER pada masa pajak selain masa terakhir dan rekonsiliasi dengan tarif progresif Pasal 17 pada masa terakhir. Pembayaran THR, bonus, natura, perubahan tempat kerja, dan berakhirnya hubungan kerja turut dibahas melalui ilustrasi perhitungan. Bagian administrasi memuat tata cara penerbitan bukti potong, penyetoran, pelaporan, serta pembetulan SPT Masa melalui Coretax. Matriks tarif, studi kasus, kertas kerja, dan daftar uji melengkapi uraian agar pembaca dapat mengikuti tahapan penghitungan, menilai ketepatan pemotongan, dan mencocokkan kewajiban pajak dengan dokumen penggajian.

Penulis Buku Dinar Ambarita, S.E., S.H., M.A., CTL., CCL.
Editor Faradika, M.Kom.
Penyunting Tasya Putri Herman, S.T
Desain Sampul & Tata Letak Khairul Wahidi, S.AP.
Penerbit CV Queen Pustaka Nusantara
Kategori Perpajakan
Tahun Terbit 2026
Jumlah Halaman, Ukuran Buku 323, Unesco

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh dan Tarif Efektif (TER) dalam Pemotongan PPh Pasal 21”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top